KELUARGA MUSLIM SEJAHTERA (Pendekatan Maqashid syariah)

 Oleh: M. Robby Kaharudin, M.E

Dosen ekonomi syariah STEI Al Furqon 

Indikator kesejahteraan dalam teori ekonomi islam tidak hanya diukur dari perspektif finansial (materi) saja. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu secara finansial tetapi hidupnya tidak tenang, gelisah dan jauh dari kedamaian serta ketentraman lahir dan batin. 

Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa penting bagi seorang muslim menghadirkan kesejahteraan bagi keluarganya. Namun kesejahteraan yg dimaksud bukan sekedar kesejahteraan dalam teori-teori konvensional yang selama ini kita temui. Tetapi kesejahteraan yang menggunakan pendekatan ekonomi islam. Seperti halnya pendapat dari pemikiran Imam Al-Ghazali, Bahwa indikator kesejahteraan diukur dari seberapa mampu seseorang tersebut menjaga tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah).

Dalam tulisan ini, saya mencoba ingin mengembangkan pemikiran dari Imam Al-Ghazali diatas. Ke dalam pembahasan membangun keluarga muslim yang sejahtera. 

Pertama, Keluarga sejahtera ialah keluarga yang mampu menciptakan suasana rabbaniyah dalam kehidupan keluarganya. Semua aktivitas keluarganya didasari dan dilandasi oleh pendekatan agama. Sehingga keluarganya  termasuk dalam golongan keluarga yang mampu menjaga agamanya (Hifdzuddin).

Yang kedua, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang bisa menjaga hartanya (Hifdzu mall) ke arah yang diridhoi Allah SWT. Harta yang diperolehnya didapat dengan cara-cara yang halal. Dengan harta yang dimilikinya membuat keluarganya semakin dekat dengan Rabb-nya, dengan hartanya keluarganya bisa beribadah dengan khusuk dan tenang. Saat melakukan ibadah tidak tergesah-gesah karna harus memikirkan hutang dan sebagainya. Hartanya juga digunakan untuk kepentingan dakwah dan menolong sesama muslim. Berinfak di jalan fisabilillah. Coba kita lihat didalam Al-Qur'an perintah jihad selalu di awali dengan kata "Harta" setelah itu "Jiwa". Contoh dalam QS. At Taubah : 41 yang artinya _"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah dengan HARTA dan JIWAMU di jalan Allah......... ". Jika keluarga muslim bisa mengarahkan hartanya kejalan yang di Ridhoi Allah. Berarti tergolong keluarga yg pandai menjaga hartanya (Hifdzu mall). 

Ketiga, Hifdzu Nasl (menjaga keturunan). Keluarga muslim adalah keluarga yang mampu menjaga keturunannya, karena poin dari kehidupan keluarga adalah melahirkan generasi baru dalam peradaban. Anak keturunannya harus diperoleh dari hasil pernikahan yang sah sesuai dengan syariat islam. Dalam menjaga keturunannya keluarga muslim juga harus mampu menjamin kebutuhan pangan anaknya, sehingga anak keturunannya terhindar dari rasa lapar yang dapat merusak pertumbuhannya. 

Keempat, keluarga muslim sejahtera juga merupakan keluarga yang terpelihara akalnya (Hifdzu Aql). Menghadirkan suasana keluarga yang mencintai pendidikan. Baik pendidikan ketauhid-an, keilmuan, pengetahuan, keterampilan, akhlak dan kemandirian. Keluarga dan anak-anaknya juga  diarahkan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Sehingga termasuk golongan keluarga yang cerdas dan jauh dari kebodohan. Karena kobodohan merupakan pangkal dari kehancuran. 

Terakhir adalah Hifdzu an-nafs  (Menjaga jiwa). Keluarga sejahtera juga merupakan keluarga yang mampu menjaga jiwanya dari semua ancaman dan bahaya. Hal ini merupakan representasi dari rasa aman, terhindar dari rasa takut, kriminal, tindak kekerasan dan hal-hal yang dapat mengancam kehidupan jiwa keluarganya. Dalam memberikan rasa aman bagi keluarganya, Keluarga muslim sejahtera harus bisa memilih tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman, Sehingga jiwanya terasa tentram. 

Kelima aspek diatas merupakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi keluarga muslim, agar termasuk digolongan keluarga sejahtera dalam perspektif Ekonomi islam. Karena sekali lagi, materi saja tidak akan bisa menjamin kehidupan keluarga sejahtera. _(Mrk)_

FINTECH SYARIAH

ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (FINTECH SYARIAH) DENGAN PENDEKATAN MAQHASID

Muhammad Robby Kaharudin

Nim: 1806022013

S2 Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

muhrobbykaharudin@gmail.com 

Abstract

Financial technology atau fintech adalah industri keuagan yang saat ini sedang berkembang di masyarakat Indonesia. Faktor tersebut didorong karena kondisi perkembangan digital didunia yang telah masuk pada era Society 4.0. Financial technology memiliki kegiatan yang berfokus pada penyediaan gagasan layanan keuangan menggunakan perangkat lunak. Ini merupakan inovasi baru dan dampaknya terhadap semua kegiatan ekonomi, terutama dalam ekonomi Islam.

Adapun Fintech Syariah, tentu saja harus didasarkan pada perspektif Islam dan merujuk ke Maqashid Syari'ah dan berisi manfaat untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh kontraktor. Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 merupakan pedoman yang diberikan pemerintah dalam upaya memberikan arahan kepada pelaku fintech dalam mengimplementasikan kegiatannya. Semua bentuk transaksi ekonomi dan bisnis yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah jelas, memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap individu untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan ketidakadilan dalam bertransaksi melalui fintech syariah.

Kata kunci:  Fintech Syariah, Maqashid Syari‟ah, DSN MUI No:117

Pendahuluan

Era globalisasi yang semakin maju saat ini, mempengaruhi banyak hal dari berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek teknologi, sosial, politik maupun ekonomi. Saat ini teknologi merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia banyak kemudahan yang bisa di akses dengan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi informasi tersebut merupakan peluang besar bagi seluruh industri keuangan dalam melakukan inovasi demi menjaga eksistensi perusahaan.

 Salah satu sektor industri keuangan yang saat ini berkembang yaitu finansial technology atau lebih dikenal dengan istilah fintech yang merupakan inovasi terbaru masa kini. Menurut (IOSCO, 2017) Teknologi Finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Sedangkan menurut (Wonglimpiyarat, 2017) Fintech telah mendapat perhatian secara global sebagai teknologi menantang yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini.

Fintech berhasil merubah keberadaan suatu pasar yang sudah eksis dengan cara menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, lebih efektif serta efisien dalam melakukan transaksi.  Pelayanan atau jasa fintech diselenggarakan dengan serba elektronik, sehingga bagi masyarakat yang sudah melek teknologi dan terbiasa dengan alat-alat serba canggih serta di sisi lain memiliki aktivitas yang padat akan terfasilitasi dengan adanya fintech.

Seiring perkembangan fintech saat ini, maka penerapannya dalam fiqh muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari Maysir, Gharar dan Riba. Selain itu, meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam harus tetap ditegakkan. Demi menjaga keberlangsung Fintech agar sesuai dengan hukum ekonomi Islam, DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis ulama indonesia) mengeluarkan FATWA DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Untuk itu, dalam penulisan ini penulis berupaya untuk melakukan analisa terhadap Fatwa tersebut dengan menggunakan Pendekatan maqashid syariah dan ushul fiqh sebagai landasan utama dalam menentukan ijtihad hukum pada industri keuangan fintech.

Pengertian Fintech secara Umum dan  Syariah

Pengertian finansial teknologi menurut PwC (2017) fintech adalah segmen dinamis di persimpangan antara sektor jasa keuangan dengan teknologi dimana start up yang berfokus pada teknologi dan merupakan pendatang pasar baru berinovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional. Adapun pengertian lain dari fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam sektor keuangan (Arner, 2016) .

Pengertian Fintech Syariah menurut Mukhlisin (2017) adalah kombinasi, inovasi  yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/ DSN-MUI/II/2018

1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/ataupembiayaan anjak piutang;

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;

c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh);

d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akod wakalah bi alujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelanggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;

f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaar dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;

g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang Penerima Pembiayaan;

h. Penerima Pembiayaan membayar ujrah kepada Penyelenggara;

i. Penerima pembiayaan membayar utang qardh fiika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;

j. Penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan qardh (ika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Orde) Pihak Ketiga

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barung;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan aknd wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai mrwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atan mudharabah.

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online)

a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platfurm e-commerce/marketplace) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon Penerima Pembiayaan;

b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggaru dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyeleng gara Payment Gateway

a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;

b. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggaru melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan meng gunakan akad jual- beli, musyarakah, atau mudharabah ;

f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee)

a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengaj ukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembi ay aan;

d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akadwokalah bi al-ujrah arfiara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan;

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujrah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gajilauto debet;

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akadwakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan;

e. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil. e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jualbeli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;

f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Pengertian Maqhasid Syariah

Maqashid adalah bentuk plural dari maqashad, qasdh, maqashid  atau qashud yang merupakan derivasi dari kata kerja (qashada yaqshidu) dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan tengah-tengah  adil dan tidak melampaui batas. Sementara itu, makna dari syari’ah  secara etimologis merupakan jalan menuju mata air, alam terminology fiqh berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad shallahualaihi wa sallam yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Adapun definisi secara singkat dan umum,  yang dikutip dari buku karya Imam Mawardi dalam bukunya Fiqh Minoritas Fiqh Al- Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan, Al Rasyuni menyatakan bahwa syari’ah bermakna sejumlah hukum ‘amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang dibawa dalam konsepsi aqidah maupun hukumnya. Adapun dari variasi definisi yang disebutkan oleh ulama klasik tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kaitan erat maqashid alsyari’ah dengan hikmah, illat, tujuan atau niat dan kemaslahatan. Imam al Ghazali merupakan salah satu ulama klasik yang mendefinisikan  bahwa “Maslahah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan maqashid al-syari’ah sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan dari makhluk adalah menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan maslahah disini adalah menjaga tujuan syara’. Tujuan syara’ untuk maklhuk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”.

Salah satu kajian istimewa mengenai maqashid al-syari’ah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali karena keberhasilannya menjabarkan aspek dharuriyyat menjadi aldharuriyyat al-khams, yang tanpanya maslahah dinyatakan tidak ada. Ia merupakan orang pertama yang memberikan nama al-dharuriyyat alkhams, menjelaskan secara memadai dan menyusunnya dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai hal-hal yang dilindungi oleh Islam. Kitabnya yang berjudul al-Mustasyfa fi „ilm al-Ushul menjelaskan tentang hal ini. Penjelasannya yang lengkap mengenai konsep mashlahah dan prinsip-prinsip teoritis hukum Islam, al-Ghazali dikukuhkan dalam sejarah ushul al-fiqh sebagai peletak dasar ilmu ushul al- fiqh. Sementara itu al-Amidi merupakan orang pertama yang menguji susunan al-dharuriyyat al-khams tersebut dan mengambil “keturunan” sebelum “akal” seperti yang ditulis dalam al-Ihkam fi ushul alAhkam.  Selain menjaga agama, menjaga jiwa juga merupakan hal yang harus diterapkan dalam transaksi ekonomi. Hal itu berarti segala bentuk transaksi yang dapat menyakiti fisik dan psikis manusia harus dihindari demi keselamatan jiwa manusia. Apabila hal tersebut mendatangkan kemudharatan maka lebih baik ditinggalkan. Upaya demikian adalah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap menjaga jiwa (hifdz an-nafs) yang dibebankan kepada setiap individu termasuk masyarakat.

Perintah menjaga jiwa telah Allah tuliskan didalam Al-Qur’an bisnis tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena peran penting tersebut demi tercapainya kemaslahatan. Nilai agama yang terdapat dalam ekonomi yaitu dicerminkan dengan adanya halal dan haram yang harus diperhatikan. Misalnya, akad tijarah adalah muamalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalat yang haram. Akad  yang pada dasarnya halal bisa menjadi haram apabila dalam transaksi tersebut terdapat keharama seperti, mengandung unsur-unsur penipuan, mengandung khamr, disini menetapkan yang terdapat dalam QS.Al-Quraisy:3-4). “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka’bah. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. Tujuan pemeliharaan yang selanjutnya yaitu menjaga keturunan. Maksud dari menjaga keturunan dalam hal ini yaitu menjaga generasi masa depan agar senantiasa berkesinambungan. Upaya menjaga keturunan tersebut antara lain sebagaimana terdapat dalam Hadits Rosulullah Shallalahu alaihi wa salam “Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran”. (HR.Ath-Thabrani)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS.An-Nisa:5) Orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya termasuk dalam golongan orang yang belum sempurna akalnya sebagaimana orang yang belum baligh dan juga anak kecil. Sehingga mereka tidak dapat mengelola harta bendanya dengan baik. Dengan demikian, hukum mengatur semua itu dibingkai hifzh al-aql dalam ranah ekonomi syariah. Menjaga harta merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dalam mencapai maqasid syariah. Memiliki harta berupa mobil, rumah dan perabotan rumah merupakan hak manusia terhadap penjagaan terhadap harta. Sehingga dengan upaya menjaga harta tersebut terdapat banyak cara dalam mendapatkannya. Adapun cara yang didapatkan tersebut melalui cara halal ataupun haram. Harta dibagi dalam lima kategori sehingga menjadikan hukum atas benda tersebut. Adapun harta yang diperoleh dengan jalan yang halal serta dibelanjakan dijalan yang halal, maka harta tersebut harta yang baik. Kedua harta tersebut diperoleh dengan jalan yang haram lalu dibelanjakan dijalan yang haram juga maka itu termasuk seburukburuknya harta. Ketiga, harta tersebut diperoleh dengan jalan yang haram dan dibelanjakan pada jalan yang halal, maka harta tersebut termasuk dalam harta yang haram. Keempat, harta tersebut diperoleh dengan jalan yang halal namun dibelanjakan pada jalan yang haram, maka harta tersebut termasuk harta yang buruk. Kelima, harta tersebut diperoleh dengan cara yang mubah dan dibelanjakan pada jalan yang mubah pula, maka harta tersebut tidak tergolong dalam kategori baik atau buruk, namun dari transaksi tersebut tidak menguntungkan ataupun tidak menimbulkan dosa atasnya.

Fintech dan hubungannya dengan Maqhosid Syariah

Implementasi yang dilakukan beberapa Fintech konvensional pada awal tahun 2017 lalu, memberikan kesan negatif kepada seluruh masyarakat indonesia terutama pada nasabah (debitur). Karna beberapa nasabah yang mengalami kredit macet, di perlakukan tidak baik oleh beberapa fintech konvensional yang ada di indonesia. Perlakuan buruk tersebut dilakukan oleh pihak fintech melalui cara-cara penagihan hutang yang tidak wajar, mulai dari mempermalukan nasabah (debitur) dengan cara memberitakan hutang nasabah kepada teman-teman nasabah di akun media sosial milik nasabah (debitur) sampai dengan cara ancam-ancaman. Perlakukan tersebut sangat tidak wajar, karena telah mempermalukan nasabah sehingga itu bisa disebut dengan perlakukan kekerasan psikis kepada nasabah. Dalam Maqhosid Syariah salah satu pilar yang perlu dilarang adalah cara-cara merusak jiwa (Hifzun nafs) nasabah dengan cara-cara yang tidak wajar.  

Latar belakang diatas lah pada akhirnya membuat DSN MUI mengeluarkan Fatwa  No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur semua mekanisme Fintech yang kemudian menjadi pedmoman bagi lembaga fintech syariah .

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan dari Al-Qur’an dan Hadits. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari AlQur’an dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat  (A, 2013).

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam fintech Syariah tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, fintech merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu an-taradhin yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas sah nya suatu transaksi (Darsono dkk, 2016).

Menurut Aswad (2013) lembaga keuangan syariah yang mana harus mendasasi operasionalnya dengan prinsip syariah terhadap larangan atas riba, gharar dan maysir sehingga lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil (profit and lose sharing) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (interest) sangat dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan (injustice) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsepsional didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (equity), keadilan (fairness), kejujuran (transparan), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (falah oriented).

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan fintech yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhidar dari transaksi ribawi. Mengaplikasikan fintech syariah ini merupakan suatu tindakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada maqasid syariah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal merupakan indikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup (falah). Senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta‟ala dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan baik dalam bentuk ibadah yang bersifat hablu minallah (vertikal) maupun hablu minannaas muamalah (horizontal). Selain itu, dengan adanya fintech syariah ini juga sebagai upaya memudahkan setiap orang yang akan melakukan transaksi dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, fatwa DSN MUI 117 yang membahas mengenai pembiayaan berbasis digital merupakan salah satu upaya bagi MUI dalam memberikan kepastihan hukum syariah kepada pelaku industri keuangan syariah berbasis digital. Aturan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi para pelaku fintech syariah. Kedua, penulis menganggap bahwa fatwa DSN MUI 117 yang didalam nya juga membahas mekanisme dan akad layanan fintech syariah telah sesuai dengan maqhashid syariah. Karna pada implementasinya disana tidak ada potensi kerusakan yang akan terjadi pada pelaksanaanya dan sesuai dengan peraturan hukum positif dan juga hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A, K. (2013). Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an. Jakarta: AMZAH

Dodi Yarli (2018), Jurnal Pemikiran hukum dan hukum islam. Analisis akad tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid.

Fatwa DSN MUI 117 Tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

Prasetyoningsih, N. (2014). Jurnal Media Hukum. Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.

Shidik, S. (2016). Ushul Fiqh. Jakarta: PT INTIMEDIA CIPTA NUSANTARA

Zuhaili, W. a. (2010). Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1. Jakarta: Gema Insani.

ISLAM, PEMUDA & PERUBAHAN SOSIAL

*ISLAM, PEMUDA & PERUBAHAN SOSIAL*
Oleh: Muhammad Robby Kaharudin

Kontribusi yang diberikan pemuda dalam malakukan perubahan sosial sangatlah besar, sejarah mungkin bisa menjadi salah satu bukti nyata atas kegigihan kaum muda dalam melakukan perubahan sosial.

*Sejarah tokoh Islam*
Kisah para nabi semasa mudanya, kepintaran dan kepribadian kuat pemuda bernama Yusuf yang mampu mengatasi krisis ekonomi di kota Mesir, keberanian pemuda bernama Musa yang mampu menumbangkan Firaun, kejeniusan Ibrahim, mampu membuat Namrud diam malu akan kebodohannya menyembah berhala hingga lahirlah pemuda bernama Muhammad yang hidup pada masa kebodohan umat,  problem sosial-ekonomi dan friksi politik antar kabilah yang sangat kuat. Namun Muhammad melawan segala problematika umat pada masa itu bukan dengan senjata, kekuasaan atau harta, melainkan dengan akhlak yang mulia. Ia sosok yang santun dan pengasih hingga mampu mengubah permusuhan menjadi persaudaraan, kebodohan menjadi kepintaran, kekafiran menuju keislaman.

Begitupun pada masa kerajaan Turki usmani, kembali pemuda menjadi bagian terpenting dalam mebangun peradaban islam. Muhammad Al Fatih, pemuda berusia 21 tahun ini mampu menaklukan benteng romawi konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagi pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam di turki.

*Sejarah Nasional*
Pada sejarah bangsa Indonesia pemuda juga menunjukkan perjuangan-perjuangan heroiknya, pemuda menjadi tulang-inti kekuatan perjuangan-perjuangan di bangsa ini.

Memperjuangkan  bangsa Indonesia pada awalnya adalah keinginan kaum muda Indonesia untuk keluar dari  pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Pemuda berjuang semata-mata karena kecintaan terhadap tanah air. Upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh kaum muda dalam melakukan perubahan sosial di bangsa ini, yaitu;

1908 adalah berdirinya organisasi Budi Utomo, yang mengumpulkan para pelajar dan pemuda Indonesia. Di bentuk atas dasar kegelisahan nya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Mereka berkumpul memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda), serta bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu.

1926 adalah momentum berkumpul nya organisasi pemuda Indonesia, mereka melakukan kongres pemuda menyatukan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan bangsa dan kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk mengadakan kongres ke-2 pada tanggal 27-28 Oktober 1928.

1928 Berkumpul nya pemuda-pemudi Indonesia dalam Konggres ke-II Pemuda yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, ada tiga ikrar & keputasan pokok dalam pertemuan tersebut yaitu:

1) Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi  pemuda.
2) Menentapkan ikrar pemuda Indonesia bahwa mereka:
a) Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
b) Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
c) Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia.
3) Asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia. Hasil ini menjadi pondasi bagi  persatuan Indonesia.

1945 saat Jepang dinyatakan kalah pada perang ke-II dan pemuda mendorong Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Akhirnya bangsa ini merdeka.

1966 adalah peristiwa tumbangnya pemerintah orde lama yang dipimpin sang proklamator Soekarno, pemuda menurunkan Soekarno dari kursi orang nomor satu di negeri ini.

1998 Pemuda kembali memainkan perannya dalam mengakhiri masa otoriter rezim Suharto setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Pemuda-pemuda yang  tergabung dalam organisasi gerakan mahasiswa dan kemasyarakat bersatu menuju gedung DPR-MPR RI dan mendesak Presiden Suharto untuk mundur dari tampuk kekuasaan. Masa otoriter pemerintahan Suharto dapat diakhiri. Indonesia  memasuki jaman reformasi. Reformasi dianggap sebagai jaman kebebasan setelah rakyat terbelenggu dalam jaman otoriter.

*Empat Karekteristik Pemuda;*
1.Quwwatus-syabaab (kekuatan pemuda), Pemuda memiliki semangat serta dinamis dalam melakukan segala aktivitas. Hal ini yang menjadikan pemuda selalu memberikan banyak pengaruh dalam perubahan sosial.
2. ‘Atho bilaa tahazzub (memberi tanpa berpihak); Pemuda memiliki pandangan jauh ke depan dan mempunyai pandangan yg objektif dan rasional dalam banyak hal. Kekuatan prinsip ini menjadikan perjuangan pemuda terjaga idealismenya dan mampu menjunjung nilai kejujuran dan kemurnian sebuah perjuangan.
3. Qaumun ‘amaliyyun (selalu bekerja); Wawasan, kompetensi serta kepedulian seorang pemuda menjadikan mereka kaum yang progresif dan dinamis. Sifat ini memberikan sebuah energi yang besar dalam bekerja dan beramal secara terus menerus dan dapat mengikuti perubahan zaman.
4.‘Alamiyyah (Natural); Kesamaan status jauh dari fanatisme kedaerahan, agama, maupun ras. Pemuda (mahasiswa) bisa bertemu dan berhimpun bersama atas nama pemuda (mahasiswa), tanpa batasan bangsa maupun ras.

*Peran & Fungsi Pemuda (Mahasiswa)*
1. Agent of chage; Sebagai penggagas perubahan, menjadi pelaku dari perubahan tersebut. Menelurkan ide dan gagasan untuk perubahan sosial yang akan datang.
2. Iron Stock; Pemuda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kemampuan, ketrampilan, dan akhlak mulia untuk menjadi calon pemimpin akan datamg. Pemuda merupakan asset, cadangan, dan harapan bangsa untuk masa depan.
3. Control of sosial; Pemuda sudah selayaknya memberikan pengawasan atas kerja-kerja para pengusa negeri ini. Memberontak terhadap kebusukan-kebusukan yang terjadi. Lalu memberikan masukan untuk perbaikan bangsa.

*Kesimpulan*
Dari paparan dan kedua sejarah diatasi dapat kita simpulkan bahwa pemuda memiliki sejarah yang sangat heroik dalam melakukan perubahan sosial. Baik membangun peradaban islam pada masa kenabian, maupun melakukan pembangunan bangsa Indonesia.

*SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA*
Komperta Plaju, 28 Oktober 2017

Referensi:
*Dari berbagai sumber bacaan

Gairah Cinta dan Kelesuan Ukhuwah

Sebait Catatan Nasihat
(Alm) Ustadz Rahmat Abdullah

"Gairah Cinta dan Kelesuan Ukhuwah"

Setiap kita akan senantiasa diuji oleh Allah SWT pada titik-titik kelemahan kita.

Orang yang lemah dalam urusan uang namun kuat terhadap fitnah jabatan dan wanita, tidak akan pernah diuji dengan wanita atau jabatan.

Tetapi orang yang lemah dalam urusan wanita namun kuat dalam urusan uang, tidak akan pernah diuji dengan masalah keuangan.

Orang yang mudah tersinggung dan gampang marah akan senantiasa
dipertemukan oleh Allah dengan orang yang akan membuatnya tersinggung dan marah sampai ia bisa memperbaiki titik kelemahannya itu sehingga menjadi tidak mudah tersinggung dan tidak pemarah.

Orang yang selalu berlambat-lambat menghadiri pertemuan forum dakwah karena alasan istri, anak, mertua atau tamu akan senantiasa dipertemukan dengan perkara mertua datang, tamu datang silih berganti di saat ia akan berangkat.. terus begitu sampai ia memilih prioritas bagi aktivitasnya apakah kepada dakwah atau kepada perkara-perkara lain

Kita semua harus memahami dan mengatasi segala kelemahan diri di jalan dakwah ini.

Ingatlah, mushaf Al-Quran tidak akan pernah terbang sendiri kemudian datang dan memukuli orang-orang yang bermaksiat.

Sungguh teramat merugi, mereka yang mengikuti hawa nafsu kemudian pergi meninggalkan kebersamaan dlm dakwah ilallah, tanpa mau bersabar sebentar dalam ujian keimanan.

Tanpa mau mencoba bertahan sebentar dalam dekapan ukhuwah.

Dan sungguh, kecewa itu biasa dan 'manusiawi' yang luar biasa, siapa saja yang mampu beristighfar lalu berlapang dada serta bertawakkal pada-Nya.

Memang, dakwah ini berat, karenanya ia hanya mampu dipikul oleh mereka yang :
1. memiliki hati sekuat baja
2. memiliki kesabaran lebih panjang dari usianya
3. memiliki kekuatan yang berlipat
4. memiliki keihklasan dalam beramal yang meninggi
5. memiliki ketabahan seluas lautan
6. memiliki keyakinan sekokoh pegunungan

Siapapun tak akan pernah bisa bertahan melalui jalan dakwah ini dan mengarungi jalan perjuangan kecuali dengan KESABARAN !

Karenanya, tetaplah disini.. dijalan ini.. bersama kafilah dakwah ini seberat apapun perjalanan yang harus ditempuh sebesar apapun pengorbanan untuk menebusnya tetaplah disini buanglah hawa nafsu dalamy mengarungi perjalanannya, karena telah banyak yang bergugugran karenanya.

Gandenglah selalu iman kemana saja kita melangkah karena iman akan menjagamu setiap waktu.

Seburuk apapun, sekeruh apapun kondisi kapal layar kita, jangan lah sekali2 mencoba untuk keluar dari kapal layar ini dan memutuskan berenang seorang diri.. karena pasti kau akan kelelahan dan memutuskan menghentikan langkah yang pada akhirnya tenggelam disamudra kehidupan..

Jika bersama dakwah saja, kau serapuh itu..bagaimana mungkin dengan seorang diri ? sekuat apa kau jika seorang diri?

Menikmati status Mahasiswa

Menikmati status Mahasiswa
Oleh: M Robby Kaharudin

Mahasiswa merupakan kekuatan intelektualitas masyarakat untuk menuju perubahan. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang lahir dari laboratorium pendidikan. Kaum intelek yang memiliki cara berpikir dan pandangan yang luas.

Mahasiswa sebagai tumpuan berbagai pihak. Mereka adalah bagian dari harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, harapan keluarga bahkan harapan dunia.

Mahasiswa adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa di pisahkan dalam sejarah perkembangan bangsa. Kobaran semangat yang membara, menjadi identitas dan ciri khas seorang mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam menjaga keutuhan bangsa.

Mahasiswa yang memiliki peran sebagai: Agen of Change, Agen of Social Control dan Iron Stock. Berbagai perubahan besar dalam persimpangan sejarah negeri ini, menempatkan mahasiswa dalam posisi terhormat sebagai pahlawannya, bahkan gerakan yang dibangun mahasiswa disebut sebagai pilar demokrasi yang kelima.

Hitam-putih bangsa ini pun tak terlepas dari peran mahasiswa. Terlalu panjang jika kita menuliskan secara ringkas kisah perjuangan-perjuangan mahasiswa. Berdiskusi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, adalah agenda besar setiap Mahasiswa.

Hidup Mahasiswa!!
Hidup Rakyat Indonesia.!

Keterampilan Manajerial

Keterampilan Manajerial

Dalam mengemban amanah kader dakwah akan dihadapkan pd peristiwa-peristiwa sulit dan rumit. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin, kader dakwah harus mengambil berbagai keputusan dengan waktu yang terkadang sangat terbatas. Mengambil keputusan sebenarnya adalah sebuah sikap mental dimana kader dakwah itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbalik dari beranekaragam pilihan yang ada. Berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman saat itu dan pilihan tersebut harus segera diambil.

Untuk memenuhi segala tuntutan zaman kader dakwah harus memiliki beberapa keterampilan manajerial. Agar efektif dalam mengelola semua amanah yang di pikulnya. Secara singkat setidaknya ada empat keterampilan managerial yg harus dimiliki oleh para pemimpin, yaitu;

1. Keterampilan konseptual (conceptual skill) adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan menginteraksikan seluruh kepentingan dan kegiatan tandzim/organisasi. Hal ini mencakup kemampuan kader dakwah untuk melihat tandzim/organisasi secara keseluruhan dan memahami hubungan antar bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisa dan menginterpretasikan informasi yg diterima dari bermacam-macam sumber.

2. Keterampilan kemanusiaan (Human skills) adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun jama'ah. Kader dakwah membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan tim kerjanya dalam mencapai tujuan, terlebih pd lembaga-lembaga milik publik.

3. Keterampilan administratif (administrative skills) adalah seluruh keterampilan yg berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup untuk mengikuti kebijakan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas dan sebagainya. Dengan kata lain kader dakwah harus mampu bekerja secara optimal di tengah kondisi yang serba minimalis. Keterampilan administrasi ini adalah perluasan dari keterampilan konseptual. Kader dakwah harus mengambil keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administrasi dan kemanusiaan.

4. Keterampilan teknik (technikal skills) adalah kemampuan untuk mengoperasikan sebagai peralatan, perlengkapan,  prosedur dan teknik-teknik dalam bidang tertentu yang mendukung proses dakwah.

Memiliki keterampilan pada aspek konseptual dan administrasi mungkin sdh cukup, tapi akan lebih baik dan efektif jika kita memiliki Semua keterampilan itu. Oleh karenanya kita harus melakukan pendekatan manajemen strategis dalam setiap aktifitas dakwah. Jk pola pendekatan yg dipakai adalah manajemen strategis maka pelakunya harus terbiasa berpikir strategis.

Berpikir strategis adalah sebuah proses menganalisa sebuah input informasi tertentu. Strategi berasal dari bahasa latin: stratos (pasukan) dan agein (memimpin). Strategi menjawab pertanyaan mengenai, apa yg ingin di lakukan? Organisasi (tanzim) seperti apa yang kita inginkan? Kemana organisasi ini akan menuju?

Muhammad Robby Kaharudin
Diringkas dari tulisan Ari Afdilah (UGM)

Polemik UU OMIK

BUTA ATURAN, KEOK KEMUDIAN
Oleh: Muhammad Robby Kaharudin

Posisi kita sebagai aktivis mahasiswa, tentu tidak hanya belajar atau meraup ilmu di ruang kelas, mengejar IPK dan menyelesaikan SKS itu adalah kewajiban utama setiap mahasiswa. Tetapi ada tambahan ilmu yg juga wajib harus mahasiswa pahami agar tak buta dan taklid dalam ber-Mahasiswa.

Dalam aktivitas organisasi mahasiswa, ada pedoman umum yang menjadi aturan aktivis mahasiswa untuk di patuhi sebagai rel bergerak nya organisasi.

Aturan organisasi mahasiswa yang disebut dengan UU-OMIK (Organisasi Mahasiswa Intra kampus) ialah undang-undang yang dibuat oleh senat mahasiswa dan disahkan oleh wakil rektor bagian kemahasiswaan atas pertimbangan dari pedoman menteri (SK Pendis 4961 Tahun 2016). Didalam Undang-undang tersebut diatur semua aspek yang berkaitan dengan aturan umum dan teknis OMIK.

Dalam semua aturan yang tercantum, ada aturan yang menurut saya sangat sensitif dan menjadi fokus utama bagi seluruh gerakan mahasiswa utk di kaji, yaitu aturan tentang pemilu raya mahasiswa (Pemira).

Perhelatan tahunan, pesta demokrasi mahasiswa bukan hanya sekedar pertarungan eksistensi tetapi lebih dari itu, ada pertaruhan strategi yang ditaruhkan. Oleh karena nya dalam membuat strategi pemenangan pemilu mahasiswa, pangkal utama yang harus di miliki oleh pelakunya adalah  kepahaman nya mengenai aturan-aturan yang berlaku.

Pertarungan pemilu raya adalah seni. Menggali, Membaca, memahami, mengkaji, lalu membuat skema dan operasi. itulah seni nya.! Semakin kita menguasai dan paham mengenai aturan yang berlaku maka semakin terbuka dan semakin tepat skema yang di buat.

Jika pada hariini kita telah mengikrarkan diri untuk turut andil dalam pembangunan kampus, maka konsekuensinya kita harus peka terhadap apa yang terjadi dilingkungan sosial.

Teori rekayasa sosial, mungkin sudah berkali-kali teman2 dapatkan di internal organisasi. Maka saat ini adalah praktek nya.

Intip kembali ATURAN MAIN mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, atau KEOK dikemudian.

Panjang umur perjuangan
HIDUP MAHASISWA.!